Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pembentukan badan dan Undang-Undang yang diperlukan untuk mempermulus proses transisi pemerintahannya dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selesai sebelum 20 Oktober 2024. Salah satu Undang-Undang yang dimaksud Jokowi adalah UU Kementerian Negara yang membuat Prabowo bisa menambah jumlah kementerian lebih dari 33 nomenklatur.

"Badan-badan perlu dipersiapkan sebelum pelantikan saya kira. Undang-Undang juga bisa diselesaikan. Saya kira akan memuluskan keberlanjutan, akan melancarkan, nanti memuluskan juga di hari pelantikan di tanggal 20 Oktober mendatang," kata Jokowi di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan dirinya tidak ikut campur dalam proses pemilihan menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Ia menyebut penentuan nama menteri sepenuhnya merupakan hak Prabowo.

"Mengenai kabinet, itu hak seratus persen hak prerogatif presiden," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta agar TNI membantu memastikan proses transisi pemerintahan berjalan lancar. Jokowi bakal lengser sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 dan digantikan oleh Prabowo Subianto.

"Saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar, jangan sampai ada riak yang berpotensi memgganggu keamanan negara," kata Jokowi saat memberikan pidato di HUT Ke-79 TNI.

Selain itu, Jokowi turut meminta TNI untuk menjaga agar proses Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada November mendatang berjalan lancar. Ia juga meminta para prajurit TNI menjaga netralitas dalam pilkada yang diadakan di 500 kabupaten dan kota serta 37 provinsi.

"Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif," kata Jokowi.

Saat menghadiri perayaan HUT Ke-79 TNI di silang Monas, Jokowi nampak ditemani oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga tampak hadir.